"Wajib Belajar, Kok Masih Banyak Anak-Anak Berkeliaran di Jalan?"

Ilustrasi: anak-anak usia wajib belajar. (Foto: dok. Okezone)

Bila dibandingkan negara tetangga, Indonesia berada di bawah Malaysia dan Brunei Darussalam dalam peringkat Education Development Index (EDI) atau indeks pembangunan pendidikan. Data UNESCO menunjukkan, EDI Indonesia pada 2011 ada di peringkat ke-69, sementara Malaysia di posisi ke-65 dan Brunei Darussalam peringkat 35.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan EDI Indonesia hanya menempati kelompok medium dariEDI 127 negara adalah rendahnya komitmen pemerintah dalam menjadikan pendidikan prioritas. Pemerintah, menurut Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tidak pernah sepenuhnya ingin menjadikan pendidikan sebagai urat nadi bangsa.

"Padahal, prinsip itulah yang justru dijalankan negara-negara maju," ujar Soedijarto, ketika dihubungiOkezone, Selasa (23/10/2012).

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (PP ISPI) ini menyayangkan, ideologi Pancasila sebenarnya mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Tetapi kenyataannya, tidak ditemukan jaminan kesejahteraan dari pemerintah dalam bidang pendidikan.

"Katanya Wajib Belajar itu sembilan tahun. Tapi masih banyak anak-anak usia sekolah berkeliaran di jalan yang diabaikan. Pemerintah tidak mencari siapa orangtuanya, dan memberikan jaminan kepada mereka bahwa anak-anak itu dapat bersekolah tanpa biaya," imbuhnya.

Soedijarto mengilustrasikan, di Jerman, pemerintahnya dapat menghukum para orangtua yang kedapatan tidak menyekolahkan anaknya. Di negara lain, hukumannya bisa jadi lebih ringan, yakni hanya didenda. Sementara itu, di Indonesia, tidak ada jaminan yang pasti bahwa semua anak dapat bersekolah dan menempuh pendidikan.

"Konsep wajib belajar masih belum ada di Indonesia. Yang ada adalah konsep pendidikan universal, 'Mari bersekolah, tapi kalau enggak mau sekolah, ya enggak apa-apa,'" imbuhnya.

Sumber : http://kampus.okezone.com/